ESENSI7.COM MAMUJU-

 Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Sekretaris Provinsi Daerah, Muhammad Idris melantik satu pejabat administrator dan tujuh pejabat fungsional di Rujab Sekda. 

Pelantikan yang dilakukan pada rabu, 16, oktober, 2024 ini menuai kritikan dari sejumlah kalangan, termasuk ketua Badko HMI Sulselbar. Dia menganggap pelantikan Drs. Aksan, sebagai Sekertaris satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagai sesuatu yang berbau nepotisme. 

Sebelumnya, Drs. Aksan adalah kepala dinas perhubungan di kab. Polewali Mandar. Setelah diangkatnya Dr. Bahtiar Baharuddin menjadi Pj. Gubernur Sulbar, Drs. Aksan ditarik ke lingkungan Pemprov Sulbar untuk menjadi staf. Lalu hanya lebih 100 hari kerjanya di lingkungan Pemprov Sulbar, Drs. Aksan langsung dilantik menjadi Sekertaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sulbar, padahal masih banyak ASN yang golongannya sama dan lebih lama mengabdi di lingkungan Pemprov Sulbar. 

"Ini jelas mencurigakan. Kenapa ada pegawai yang baru 100 hari lebih kerja di lingkungan Pemprov Sulbar, langsung diangkat keposisi yang cukup tinggi, sementara banyak yang lebih senior dan kualifikasinya lebih bagus dari Drs. Aksan ini" kata Ahyar, ketua Badko HMI Sulsel-bar. 

Lebih lanjut, Ahyar berpendapat bahwa dugaannya terkait nepotisme atas pelantikan Drs. Aksan menjadi lebih kuat karena ternyata sebelumnya antara Drs. Aksan dengan Dr. Bahtiar Baharuddin adalah teman dekat. 

"Drs. Aksan ini adalah teman dari Pj. Gubernur Sulbar saat ini. Mereka pernah bersama-sama mengenyam pendidikan di IPDN, bahkan diduga satu kelas. Oleh  karena itu, jangan heran setelah Dr. Bahtiar Baharuddin dilantik menjadi Pj. Gubernur Sulbar, maka Drs. Aksan ditarik ke pemprov Sulbar. Lalu anda tahu, dalam waktu yang singkat Drs. Aksan langsung menempati posisi yang tinggi di pemprov sekarang. bukan karena prestasi dan kualifikasinya, tetapi memang karena dia adalah teman dekat dari Pj. Gubernur kita",

“Jadi pak PJ gubernur Bahtiar Baharuddin ini bena-benar datang membawa contoh yang sangat buruk didaerah kita, segala hal yang dianggap merusak tatanan pemerintahan dalam suatu negara diduga dilakukan oleh beliau, seperti KKN. Dimulai dari kolusi, dimana soal program bibit pisang dan sukun sangat erat dengan kepentingan Bahtiar dan kroninya, bagaimana dia membangun ego sektoral dalam pemerintahan pemprov Sul-Bar terhadap ASN purna dan non purna, dan baru baru ini  kita diperlihatkan pelantikan diduga teman sekelas PJ gubernur saat di IPDN dulu" Lanjut Ahyar.

“Sehingga saya berharap pak Mendagri segera melakukan evaluasi terhadap PJ gubernur Sul-Bar sebelum menambah kerusakan didaerah kami yang sedang merangkak naik, pak Mendagri juga harus segera evaluasi laporan saat evaluasi PJ Bahtiar dengan kenyataan dilapangan, saya menduganya pak Mendagri ikut dikibuli oleh PJ gubernur Sul-Bar saat ini" tutup Ahyar.