ESENSI7.COM MAMASA-

Terkait banyaknya problem yang tidak kunjung mempunyai titik terang, Aliansi Gerakan Mahasiswa Kabupaten Mamasa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dengan membawa beberapa tuntutan terkait segala Problem yang ada di Kabupaten Mamasa pada Sabtu (31/10/2024).

Agenda tersebut bertujuan mengadukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas segala permasalahan yang mereka anggap sengaja dilakukan oleh para pemangku kebijakan yang menyusahkan masyarakat umum.

Riskul selaku Ketua Aliansi Gerakan Mahasiswa Kabupaten Mamasa menyampaikan “Aduan yang kami ajukan berdasarkan dari Hasil kajian dan advokasi yang kami lakukan. Kami membawa Tuntutan dalam bentuk pengaduan ini kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dengan tujuan segera dilakukan pemeriksaan kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam Hal ini PJ BUPATI Anggota DPRD dan DINAS-DINAS terkait yang di duga terlibat aktif dalam Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mamasa” Ungkapnya.

“Kami berharap bahwa pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dapat mengambil tindakan atas segala permasalahan yang terjadi di Kabupaten Mamasa sesuai dengan poin-poin yang terlampir dalam surat Pengaduan yang kami masukkan” Terang Riskul.

Adapun poin-poin yang terlampir dalam surat pengaduan yang di dimasukkan,

yang menjadi pokok aduan aliansi Gerakan Mahasiswa Kabupaten Mamasa diantaranya:

Meminta Kepada Kejaksaan Tinggi  Sulawesi Barat untuk Segera memeriksa Pengelolaan Proyek Dana PEN dan Dana DAK serta Progres Pembangunan Pasar serta Rehabilitasi RSUD KONDOSAPATA' di Kabupaten Mamasa

A. Menuntut kepada PEMDA MAMASA untuk segera membayar Gaji Nakes dan Aparat Desa di Kabupaten Mamasa

B. Menuntut kepada PEMDA MAMASA untuk segera Melunasi Tunggakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Mamasa

MAMASA

C. Menuntut kepada KEJATI Sulawesi Barat untuk Segera Memeriksa Pengelolaan Keuangan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, Termasuk Dana 25 Milyar ke DIASPORA

D. Menuntut Kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk segera Memeriksa Kepada Dinas PUPR dan Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa. 

E. Menuntut Kepada PJ BUPATI MAMASA