ESENSI7.COM MAMUJU- 

Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat disegel oleh massa dari Himpunan Mahasiswa Islam MPO (HMI) Cabang Mamuju. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakprofesionalan dan kurangnya kredibilitas pejabat humas di institusi tersebut, Rabu (12/06/2024).

Aksi penyegelan ini bermula ketika HMI Cabang Mamuju mengajukan surat untuk beraudiensi terkait penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Mamuju, dan mempertahankan peran BPK dalam hal pembinaan yang dinilai gagal karna setiap tahun pengelolaan keuangan di pemerintahan khusus nya di pemda dan pemprov tetap sama, selalu banyak temuan, dibuktikan dalam LHP yg dikeluarkan setiap tahunnya oleh BPK itu sendiri, Namun, humas BPK RI, yang diwakili oleh Gilang, mengarahkan mereka untuk berdiskusi di warung kopi (warkop) dengan alasan saya juga alumni HMI, ruangan tidak cukup dan sedang ada tamu, padahal HMI Mamuju hanya ingin beraudiensi dengan jumlah kader 10 dan bisa menyesu menurut BPK RI Sulawesi Barat terlalu banyak. Hal ini dinilai sebagai sikap yang tidak profesional oleh hajril selaku sekum HMI MPO Mamuju.

Situasi memanas ketika pihak BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat enggan menemui massa aksi, menyebabkan kericuhan. Beberapa utusan dari BPK RI mencoba membangun komunikasi, namun sikap yang ditunjukkan dinilai tidak pantas dan menambah ketegangan. Setelah beberapa saat, karena tuntutan massa tidak dipenuhi, HMI Cabang Mamuju memutuskan untuk menyegel kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat.

Massa HMI menuntut penjelasan mengenai standar penilaian WTP yang dianggap terlalu mudah diberikan kepada pemerintah daerah sehingga membuat mereka besar kepala seakan akan mereka sangat berhasil dalam mengelola keuangan.  Mereka mempertanyakan apakah benar tidak ada temuan atau pelanggaran dalam pengelolaan anggaran di daerah tersebut...?

Dahril ketua cabang HMI Mamuju,"peran BPK RI sangat penting sebagai pemeriksa keuangan negara, dan membina dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan. Tapi dasarnya apa dalam memberikan wtp kepada pemerintah, padahal LHP nya berbanding terbalik, sedangkan Pemda sudah sangat bangga dengan predikat WTP tersebut” Ungkap Dahril.

“Tindakan ini dilakukan untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari institusi tersebut dalam memberikan penilaian" ,

“Dengan adanya penyegelan ini, HMI Mamuju berharap BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat dapat menunjukkan sikap yang lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan meminta pejabat yang ada di lingkup BPK RI perwakilan Sulawesi Barat ini di evaluasi dan memututasi pegawai yang tidak kompeten. Terutama pak Gilang kami minta untuk dipindahkan kedaerah lain, merusak institusi besar seperti BPK ini” Tutupnya.

Esensi7 melakukan konfirmasi ke  pihak BPK, namun masih belum mendapat respon.