ESENSI7.COM MAMASA-Kasus dugaan korupsi dalam proses pembebasan lahan pasar di Kabupaten Mamasa terus menjadi sorotan publik. Proyek yang merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Mamasa pada April 2024 itu kini diduga kuat menjadi ajang permainan anggaran oleh sejumlah oknum pejabat.

Salah seorang pengamat kebijakan publik RISKUL, S. H menyatakan, kasus ini melibatkan banyak pihak. Ia menyebut mantan Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Keuangan, hingga pihak perbankan patut diperiksa secara serius.

"Masalah dalam proses pembebasan lahan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari 'settingan' para pejabat terkait. Oleh karena itu, sangat tidak pantas jika Pak Dr. Zain selaku mantan Pj Bupati dan Pak Sekda bersikap seolah-olah tidak mengetahui proses tersebut," ujarnya.

Meski Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat telah menaikkan kasus ini ke tahap penyelidikan, publik mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada penetapan tersangka, padahal bukti formil dan materiil diduga sudah cukup kuat.

"Sudah beberapa bulan berjalan, namun belum ada kejelasan dari Kejati Sulbar. Jika dalam waktu dekat tidak ada penetapan tersangka secara terbuka, kami akan kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejati Sulbar demi menuntut keadilan," tegasnya.

Ia menambahkan, proyek pembebasan lahan ini semestinya menjadi contoh transparansi dan akuntabilitas, bukan justru mencederai amanah Presiden dan rakyat. “Anggaran negara bukan untuk dimainkan,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kejati Sulbar belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut.

(sb. Rls Rzkl)