ESENSI7.COM Mamuju- Ratusan massa aksi dari masyarakat dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Mamuju bakal menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). 

Aksi unjuk rasa dilakukan menindak lanjuti pernyataan Penjabat (PJ) Gubernur Sulbar Akmal Malik terkait pengungsi gempa bumi di Mamuju. 

Diketahui, Akmal Malik dikabarkan mengeluarkan pernyataan yang kurang baik kepada masyarakat Mamuju yang pengungsi. 

"Jangan sampai masyarakat mengungsi karena ingin mendapat bantuan," kata Akmal dikutip dari salah satu media online. 

Sehingga atas pernyataan itu, HMI MPO Cabang Mamuju dan masyarakat meminta PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik  agar meminta maaf kepada masyarakat Mamuju. 

Ketua umum HMI MPO Mamuju Muh Ahyar megatakan, aksi unjuk rasa dilakukan dan meminta PJ Gubernur segera kembali ke pusat. 

"Kami meminta Kemendagri menarik kembali bapak Akmal Malik dan menunjuk pengganti yang jauh lebih baik," cetus Ahyar kepada wartawan, Kamis 16 Juni 2022. 

Dia menilai, PJ Gubernur Sulbar  tidak memiliki etikat baik untuk mengklarifikasi pernyataannya yg dimuat disalah satu media. 

" Ini sangat melukai hati masyarakat Sulawesi barat terutama yg terdampak gempa bumi," terganya. 

Ahyar mengaku, sudah memberikan waktu 3x24 jam untuk mengklarifkasi pernyataanya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat. 

Namun kata dia, Akmal tidak mengindahkan permintaan teresebut, sehingga dinilai benar-benar tidak memiliki hati nurani. 

"Beliau harus meminta maaf kepada masyarakat Mamuju dan Majene," beber eks ketua IPMAPUS Mamuju itu. 

Lanjut Ahyar menjelaskan, ia juga menduga Akmal  juga tidak  hanya mampu melakukan pernyataan di media soal terobosan namun tidak ada implementasi. 

"Bantuan gempa bumi juga belum terlihat penyaluran oleh Pemprov, padahal bantuan yg masuk sangat banyak dan pengungsi sudah mulai pulang ke rumhanya," jelasnya. 

Ahyar juga menyinggung soal, bakal dibukanya jalur transportasi udara rute Jakarta-Mamuju-Kalimantan yang kurang efektif. Karena masih banyak lahan warga belum terbayarkan. 

"Seharunsya lahan warga di Bandara Tampa Padang Mamuju itu menjadi prioritas untuk dibayarkan, baru membuka peluang baru," tutup Ahyar (Aj)