ESENSI7.COM MAMUJU-HmI Cabang Mamuju mendukung Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini kejaksaan tinggi Sul-Bar untuk menyelidiki dugaan  terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proyek-proyek Pemerintah yang dibungkus dalam bentuk pokok pikiran DPRD di Sulawesi Barat.

Dahril menyebut “misalkan pengerjaan stadion manakarra yang menggunakan anggaran miliaran rupiah diduga juga dikerjakan oleh kerabat dekat salah satu unsur pimpinan DPRD Sulbar dapil Mamuju dan proses pengerjaan nya juga amburadul” ,

“Tak hanya itu proyek pengerjaan drainase yang ada di tambayako kecamatan Simboro, dengan anggaran sekitar dua ratus juta, pokir salah satu unsur pimpinan DPRD Sulbar juga dsri dapil polman dprd, yang diduga juga terjadi kolusi dan nepotisme didalamnya sehingga diduga letak lokasi proyek dan rekannya juga melalui proses nepotisme, dan kolusi.  Itulah yg harus di dalami oleh APH” Ungkapnya.

“Selain itu, GEMA Sul-Bar yang juga merupakan pokir salah satu unsur pimpinan DPRD sulbar yang dititipkan di dinas pariwisata juga diduga dikerjakan oleh orang yang diarahkan dan diduga terjadi dua penganggaran dalam satu item kegiatan, untuk lebih jelasnya silahkan penyidik Kejati Sul-Bar melakukan penyelidikan terhadap dinas terkait” Lanjut Dahril.

“Belum lagi Kasus stadion manakarra sudah berapa kali kami suarakan bahkan ketua terdahulu sudah pernah menyuarakan, saat salah satu petinggi polda sulbar berjanji mengungkap pokir DPRD Sulbar, tapi sampai hari ini hampir setahun sudah kalimat itu keluar dari mulut Dirkrimsus sudah tidak ada kabar. Kami berharap kejaksaan tinggi tidak seperti yang sebelumnya” Harap Dahril. 

“Kita masih ingat betul pak Dirkrimsus pernah berkata dalam release nya, bahwa mereka akan mendalami pokir DPRD Sulbar. Bahkan berita selanjutnya telah menyurat ke OPD untuk mendalami, namun sampai saat ini sudah tidak ada kabarnya bahkan telah ada pergantian Dirkrimsus tindak lanjut dari pernyataannya belum ada hasil, ada apa...? Ini jadi buah bibir “tegas aktivis HMI tersebut.

“Kami berharap APH disulbar terutama kejaksaan dan kepolisian untuk tetap menjaga integritas dan kredibilitas institusinya.  Banyak lagi persoalan persoalan yang mandeg dan tidak ada titik terang dari kasus yg telah ditangani oleh APH, misalkan beasiswa manakarra, dan masih banyak lagi”,

“Kalau teman teman APH ini bekerja profesional pasti menemukan semua yang menjadi masalah di Daerah ini” tutupnya.