ESENSI7.COM MAMUJU-

Aliansi mahasiswa dan OKP se-Sulawesi barat melakukan penyegelan kantor gubernur provinsi Sulawesi Barat dalam aksi jilid 4 yg dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi Sul-Bar ke 20 tahun.

Aksi ini awalnya berjalan damai, namun setelah massa aksi memaksa untuk bertemu dengan PJ gubernur Bahtiar Baharuddin, aksi Sling dorong tak terhindarkan, sehingga aksi kejar-kejaran antara massa aksi dan aparat keamanan terjadi. 

Dalam aksi ini ketua HMI MPO Mamuju meminta PB HMI segera melakukan koordinasi dengan menteri dalam negeri, agar segera melakukan evaluasi dan pergantian PJ gubernur Bahtiar Baharuddin, sebab dinilai mempertontonkan Sikap arogansi dan elitisme semenjak ditugaskan menjadi PJ gubernur. Tak hanya itu kami menilai dan menduga PJ gubernur juga berpihak pada salah satu pasangan calon di pilkada Sul-Bar.

Kita lihat beliau juga Anti kritik dan sangat arogan, sangat merugikan daerah kami. Tegas dahril.

Disisi lain PB HMI melalui komisi 

Supardi Andi, fungsionaris PB HMI, setelah di konfirmasi, bahwa 

Terkait adanya dinamika yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang menyangkut tata kelola daerah dan beberapa kebijakan yang kontroversial. Maka kami selaku Fungsionaris PB HMI mendorong dan mengapresiasi langkah dan gerakan  HMI SULBAR Sebagai organ Mahasiswa bersama OKP se Sulawesi Barat yang terus melalukan kontrol kebijakan malalui gerakan parlemen jalanan. Tentu hal ini tidak boleh di anggap sebagai gerakan vandalisme dan anarkisme karena UU telah menjamin adanya ruang untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Dan ketika benar seperti yang disampaikan bahwa PJ gubernur tidak pernah menemui masaa aksi, dan membenturkan mahasiswa dengan aparat, maka kami meminta bapak menteri dalam negeri segera evaluasi pak Bahtiar ini. 

Harusnya menemui dan mendengarkan aspirasi masyarakat, jangan tertutup, kalau tertutup begitu orang bisa curiga. Tutup Andi. Sapaan akrab nya.

Adapun Tuntutan massa aksi dari aliansi mahasiswa dan OKP se-Sulawesi barat sebagai berikut:

1. Penghentian Perubahan Anggaran yang Merusak Program Strategis

2. Prioritaskan Pengembangan Manufaktur Kopi dan Kakao/Infrastruktur pengembagan potensi daerah

3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang Lebih Efektif.

4.Meminta PJ Gub dan DPRD untuk tidak melakukan perombakan APBD Perubahan sehingga tidak 

relevan dengan program APBD Pokok termasuk pembayaran pembebasan lahan bandara tampa padang.

5. Meminta PJ gubernur menghentikan pembelian bibit secara ugal-ugalan, yang bersifat jangka 

panjang.

6. Meminta PJ gubernur untuk transparan pada program biayasiswa/langkah kongkreat program 

pengentasan Anak Putus Sekolah.

7. Hentikan wacana Pembentukan Dinas peternakan.

8. Evaluasi 8 Agenda Prioritas Gubernur (Utamanya Kemiskinan Ekstreem, Inflasi, Ekosistem Ekonomi 

Hijau, dan kedaulatan serta ketahanan pangan)

9. Hentikan Diskriminasi Media Lokal

10. Hentikan membangun ego ego sektoral terhadap ASN purna dan ASN umum.

11. Menertibkan persoalan tambang yang cacat prosedur dan merusak.