Home Mamuju Demo Ipmapus Sulbar Diwarnai Aksi Bakar Ban di Gerbang Kantor Bupati Mamuju

Demo Ipmapus Sulbar Diwarnai Aksi Bakar Ban di Gerbang Kantor Bupati Mamuju

515
0
SHARE
Demo Ipmapus Sulbar Diwarnai Aksi Bakar Ban di Gerbang Kantor Bupati Mamuju

Keterangan Gambar : Suasana massa aksi Ipmapus Sulba di gerbang kantor Bupati Mamuju, Senin (26/6/2022)


ESENSI.7.COM, MAMUJU- Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi unjuk rasa, Senin (27/6/2022). 

Unjuk rasa itu berlangsung di kantor Bupati Mamuju Jl Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju. 

Massa aksi tertahan di pintu gerbang oleh pagar hidup satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Mamuju. 

Mereka pun menyampaikan orasi dan tuntutanya secara bergiliran dihadapan satuan pengamanan. 

Massa aksi juga membakar ban sebagai bentuk kekecewaanya, karena terhalang di gerbang pintu.

Kepulan asap hitam pun mewarnai jalanya aksi, serta tak satupun pejabat yang keluar menemui massa aksi.

Ketua Ipmapus Sulbar, Ali Mustakim mengatakan sudah dua minggu dijanjikan untuk audiensi, namun selalu dibatalkan. 

"Degan alasan yang tidak jelas, sehingga kami menganggap bahwa sikap bupati tidak konsisten terhadap tuntutan yang kami bawa untuk masyarakat," terang Takim saat menyampaikan orasinya. 

Lanjut dia, Ipmapus Sulbar pun menyusun taklene mosi tidak percaya, dan melanjutkan aksi demonstrasi jilid dua. 

Sejumlah tuntutan massa aksi yang hendak disampaikan sebagai berikut : 

-Perjelas bantuan bencana gempa tahap satu dan tahap dua ( gempa 6,2 magnitudo tahun 2021 Mamujuu). 

-Perjelas penyaluran bantuan gempa  gempa 5,8 magnitudo tahun 2022)

-Perjelas data DTKS penerima bantuan PKH dan BNPT kabupaten Mamuju. 

-Meminta kejelasan terkait kasus pengadaan alat kesehatan dinas kesehatan kabupaten mamuju yang sampai saat ini masih bergulir di Kejari Mamuju. 

-Mendesak pemkab Mamuju segera membuat kebijakan untuk mengatası banjir di Mamuju. 

-Meminta kejelasan terkait kelanjutan proyek pembangunan Landscape kota Mamuju. 

-Mendesak pemkab Mamuju agar mempertimbangkan program pengnapusan tenaga honorer karna mengingat masih banyak sekolah-Sekolah di pelosok yang masih kekurangan tenaga pengajar. 

-Memperjelas kriteria penerima dan kegunaan Kartu Mamuju Keren. 

-Mendesak pemkab mamuju segera mengevaluasi kepala desa yang melakukan pemecatan aparat desa secara sepihak.(SLM).