ESENSI7.COM,MAMUJU- Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Barat (Sulbar), minta mentri ATR/BPN evaluasi humasnya yang bertindak arogan.

Setelah terjadinya insiden pelaragan pengambilan gambar saat wartawan henda meliput rapat koordinasi mentri ATR/BPN di Mamuju pada Rabu (29/6/2022).

Melalui pernyataan sikapnya AMSI Sulbar menyebut oknum humas menteri ATR/BPN menggoreskan luka bagi perjuangan kemerdekaan pers.

Sebab dua orang wartawan dihalangi dan dilarang mengambil gambar.

Dua wartawan itu dari Tribun Sulbar, Rahman  dengan Wartawan Radar Sulbar, Ade Junaedi Sholat

"Ini tentu menjadi preseden bagi kepemimpinan Hadi Tjahjanto sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang baru menjabat dua pekan lebih, dilantik 15 Juni 2022 lalu," terang ketua AMSI Sulbar, Anhar.

Dijelaskan kelakuan humas tersebut tentu tidak memberikan gambaran selayaknya humas, malah mencederai kerja-kerja humas yang selama ini akrab dengan insan pers dan media. 

Upaya menghalangi, sehingga dua wartawan gagal mengambil gambar, tidak boleh dipisahkan dari kepemimpinan ATR/BPN pusat juga ATR/BPN provinsi yang gagap membangun kemitraan dan gagal membina bagian humasnya. 

Hal tersebut harus menjadi evaluasi total bagi ATR/BPN dari atas sampai kebawah, agar tidak berulang dan mencederai perjuangan kemerdekaan pers.

Hak publik untuk mendapatkan informasi, sebab kerja-kerja pers yang baik adalah sejatinya untuk publik.

"Saya kira juga demikian kementerian ATR/BPN melayani urusan publik, sudah bukan zamannya pejabat eksklusif, era sekarang ini dituntut untuk lebih humanis," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan sejumlah wartawan di Mamuju, mendapat perlakuan tidak etis dari oknum humas menteri ATR/ BPN saat hendak liputan. 

Diketahun mentri ATR/ BPN, Hadi Tjahjanto, tiba di Mamuju dalam rangka kegiatan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria. 

Sejumlah wartawan online dan cetak pun hendak meliput kegiatan itu di hotel Maleo, Rabu (29/6/2022). 

Namun saat hendak mengambil gambar sejumlah wartawan dilarang bahkan di dorong oleh oknum humas mentri ATR/ BPN. 

Hal itu disampaikan salah satu wartawan TribunSulbar.com, Rahman yang mendapat perlakuan tidak etis. 

"Saya didorong karena katanya hanya tiga orang yang bisa mengambil gambar. Kami sayangkan karena caranya kurang etis," kata Rahman.(SLM).