ESENSI7.COM MAKASSAR-

Ari Ashari Ilham menegaskan bahwa pemerintah harus mengupayakan perlindungan ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan (25/02/2025).

"Kami mendorong percepatan realisasi program ini. Masih banyak kasus kecelakaan kerja dan kematian pekerja yang tidak mendapatkan perhatian dari Pemkot Makassar," ujarnya.

Ari Ashari Ilham menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengusulkan anggaran Rp14 miliar agar jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dapat mencakup 100 persen pekerja rentan di Makassar.

"Kami akan segera mengusulkan penambahan anggaran. Namun, data pekerja rentan harus melalui proses verifikasi yang ketat," ujarnya.

Kepala Disnaker Kota Makassar, Nielma Palamba, menyatakan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan melalui dua manfaat, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dengan target 35.422 jiwa, termasuk 427 pekerja disabilitas.

"Untuk memastikan perlindungan ini, data pekerja rentan tersedia di kelurahan. Kartu kepesertaan juga telah didistribusikan melalui kelurahan kepada warga yang memenuhi syarat," ujarnya.

Nielma menjelaskan bahwa data P3KE saat ini dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Disnaker Kota Makassar berupaya meningkatkan jumlah penerima BPJamsostek dari 422.000 menjadi sekitar 800.000 pekerja rentan.

"Namun, kami memerlukan data yang akurat, termasuk nama dan alamat, sebelum dapat mendaftarkan pekerja rentan. Saat ini, kami sedang menunggu data dari Bappenas sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan data kemiskinan ekstrem," ujarnya. (*)