ESENSI7.COM MAMUJU-

Pergantian Sekwan DPRD Sulbar menuai sorotan dari para legislator. Mereka mengancam ajukan Hak Interpelasi. Dua fraksi hampir pasti mengajukan Hak Interpelasi terhadap keputusan Pj Gubernur Sulbar Prod Zudan Arif yang melantik, Muhammad  Hamzih menjadi Sekwan baru DPRD Sulbar, menggantikan, Abdul Wahab. 

Ketua DPRD Sulbar, Siti Suraidah Suhardi menjelaskan bahwa keputusan PJ Gubernur Sulbar itu mencoreng Marwah lembaga legislatif. Menurutnya, pihaknya tidak dilibatkan dalam pergantian itu.”Marwah lembaga tercoreng akibat kejadian ini,” ujar Suraidah, Senin 22 Januari 2024.(dikutip dari Harian fajar.co.id)

Terkait hal tersebut, Kohati Cabang Mamuju merespon tindakan Ketua DPRD Sulbar. Irfah menyampaikan “Ada apa DPR ini, bersuara ketika hal-hal seperti ini. Di saat kita mendorong beberapa persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mereka justru bungkam terkadang surat permohonan untuk melakukan RDP itu tidak direspon. Ada apa DPRD kita ini, harusnya pimpinan DPR ini sedikit melek tentang aturan. Jangan karena keinginan dan kepentingan kelompok sehingga dalam memahami aturan menggunakan kacamata kuda” ,

Baginya, persoalan tersebut tidak substansial. Irfah, “yang terpenting saat ini adalah DPR di akhir-akhir masa periodisasi, harusnya lebih fokus untuk merealisasikan harapan-harapan masyarakat. Bukan justru memperlihatkan atau menampakkan secara terang-terangan “kepentingan” mereka. lucu juga DPR kita ini bersuara dalam persoalan ini namun bungkam ketika kepentingan masyarakat yang kita dorong ke sana untuk diperjuangkan” Terangnya.

“Olehnya itu, kami meminta pak Zudan fokus kepada tujuan, selama proses mutasi itu tidak memiliki tendensi politik abaikan saja. Segala hal-hal yang dapat menghambat proses berjalannya Pemerintahan untuk melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat” Lanjutnya.

“Kalau soal rekomendasi, apakah ini karma dari ketua DPRD sendiri ? dimana saat mengirimkan rekomendasi ke Kemendagri soal rekomendasi PJ Gubernur juga tidak melewati segala mekanisme yang sebenarnya, tidak ada rapat dan pembahasan secara umum DPRD Sulbar tiba-tiba ada rekomendasi yang dikirim ke Kemendagri. Jadi sudah lah fokus saja mengabdi kepada masyarakat kawan-kawan DPRD” ,

“Kalau kalian butuh data masyarakat mana yang harus diperjuangkan bukakan kami ruang, kami siap beberkan” Tutup Irfah.