ESENSI7.COM MAMUJU-Puluhan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu di depan Kantor Pelayanan Pajak Mamuju berujung ricuh.

Kericuhan tersebut dipicu akibat kekecewaan mahasiswa yang tidak segera ditemui oleh pihak KPP Pratama Mamuju, olehnya itu massa aksi melakukan aksi pembakaran ban yang kemudian ada dua kursi yang ikut terbakar.

Atas dasar itu pihak KPP Pratama mengadukan mahasiswa.

Menanggapi hal tersebut ketua Ipmapus Cabang Mamuju menyampaikan bahwa “Saya selaku Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulawesi Barat mengecam keras tindakan Kepala Pajak yang melaporkan salah satu massa aksi yang tergabung dalam aliansi gerakan mahasiswa pada beberapa waktu lalu” ungkapnya.

“IPMAPUS Sulawesi Barat dengan tegas meminta agar pihak Kepala Pajak segera menghentikan dan mencabut laporan terhadap massa aksi, termasuk anggota IPMAPUS, yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum” ,

Ia menilai tindakan pelaporan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan gerakan mahasiswa yang menjalankan fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. 

“Aksi penyampaian pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak dapat dibungkam melalui pendekatan represif maupun kriminalisasi” ungkap Akbar.

“Apabila terdapat insiden yang dianggap merugikan, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kelalaian pihak pajak sendiri yang tidak menyambut dan mengelola aksi penyampaian pendapat dengan baik dan bijaksana sebagaimana mestinya dalam negara demokratis” lanjutny lagi.

“Oleh karena itu, kami mengecam dengan keras tindakan pelaporan yang dilakukan oleh pihak pajak,

“Dan apabila laporan tersebut tidak segera dicabut, maka secara kelembagaan IPMAPUS Sulawesi Barat akan kembali turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kriminalisasi gerakan mahasiswa dan pembungkaman hak menyampaikan pendapat di muka umum”

“Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan” tegas Akbar.