ESENSI7.COM MAMUJU- Terkait aksi yang dilakukan oleh Aliansi bernama "GEMPUR", gabungan dari organisasi GMNI dan GMKI yang dilakukan di kantor Bupati Kabupaten Mamuju pada tanggal 3 Mei 2023 dalam rangka memperingati May Day berakhir kericuhan.

Aksi yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dihadapan pemerintah Kabupaten Mamuju dengan harapan dapat diterima dengan baik dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi yang dibawa, namun yang terjadi massa aksi justru mendapatkan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum Satpol-PP.

Aksi tersebut mendapat respon dari berbagai pihak termasuk Ketua HmI Cabang Mamuju.

"Tentu ini menjadi penilaian bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju terkesan eksklusif dalam menyerap aspirasi masyarakat" ungkapnya.

"Atas perbuatan oknum Satpol-PP yang ada di Kantor Bupati Mamuju kami sangat mengecam tindakan tersebut dan menyarankan kepada Ibu Bupati Mamuju untuk mengevaluasi dan memberikan peringatan  terhadap oknum-oknum Satpol-PP tersebut, jika dibiarkan tindakan-tindakan refresif tersebut dilakukan terhadap massa aksi, maka ini akan menjadi pemicu ceos yang akan memakan korban secara serius dari kedua pihak akibatnya segala aspirasi yang akan disampaikan menjadi tidak tersampaikan dengan baik dan tidak terterima secara baik oleh pemerintah kabupaten Mamuju itu sendiri" Jelas Dahril.

Lanjut Dahril "Olehnya itu Pemerintah Kabupaten Mamuju harus berani hadir menemui setiap massa aksi yang hendak menyampaikan aspirasinya, jangan karna takut reputasinya menurun sehingga membiarkan pihak keamanan dalam hal ini Satpol-PP semena-mena melakukan tindakan refresif terhadap massa aksi demi melindungi kalian",

"Untuk itu, jangan takut dikritik karna berani menjadi pejabat publik  maka harus berani pula menerima segala konsekuensinya, termasuk kritikan yang semestinya direspon dengan baik sebagai bentuk perbaikan daerah Mamuju ini demi kesejahteraan masyarakat"tutup Dahril, ketua HmI Cabang Mamuju.