ESENSI7.COM MAMUJU-

Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Mamuju Mendesak Mendagri dan presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi dan mengganti PJ gubernur Sul-Bar. Karna dinilai kurang paham tata kelola pemerintahan dan sering membuat kebijakan yang tidak berdasarkan pada kebutuhan daerah dan keselarasan program pemerintah pusat.

Pemerintah Sul-Bar dibawa kepemimpinan PJ gubernur Bahtiar Baharuddin, diduga tidak mendukung usaha pemerintah dibawa kepemimpinan prabowo dalam mempercepat kemandirian pangan dibuktikan dengan tidak mendukung  percetakan sawah baru di Sulbar. 

Gubernur Bahtiar terus berusaha untuk tidak mendukung percetakan sawah baru dengan mengalihkan kebijakan ke hortikurtura dan perkebunan,  justru diduga membuka lahan baru beberapa hektar yang diduga juga berkaitan dengan kepentingan bisnis bibit holtikultura beliau.

“Kami melihat PJ gubernur Bahtiar justru membuka lahan baru yang hanya fokus pada tanaman holtikultura yang bertumpu pada jenis tanaman khusus saja, misalnya pisang cavendis sukun dan durian yang diduga kuat berhubungan dengan perusahaan yang memiliki kaitan erat dengan beliau dikampung halamannya di kabupaten Bone Sulawesi Selatan” Ungkap Dahril selaku Ketua Umum HMI Cabang Mamuju.

“Belum lagi dalam perombakan beberapa pejabat di pemerintahan, beliau tidak hanya tidak faham tata kelola pemerintahan tapi juga merusak tatanan pemerintahan, dengan membangun Cronisme dalam pemerintahan dan ego sektoral. Yang dilantik semua adalah croni-croninya seangkatan dan se alumni dalam IPDN. Dibuktikan dengan  pengangkatan PJs Bupati di tiga kabupaten semuanya alumni praja, padahal banyak yg lebih senior dan faham menata pemerintahan di kabupaten, dilanjutkan pengangangkatan Sekretaris Satpol PP yang baru 100 hari jadi staf di Pemprov Sulbar, tapi karna sekelas dengan Bahtiar dimasa sekolah akhir nya diangkat jadi pejabat, tahap ketiga, PLT dinas diganti, dengan alumni STPDN juga” Lanjut Dahril.

“Belum lagi ketidak mampuan menjaga kondusifitas menuju Pilkada serentak, di beberapa debat selalu terjadi konflik, kita berharap pak Mendagri juga menggunakan intelijennya melihat dan memantau PJ gubernur Bahtiar Baharuddin dalam pilkada ini jangan sampai cawe cawe, apa lagi Pejabat yg ditunjuk sebagai PJs bupati di tiga kabupaten jangan sampai pesanan” ,

“Saya kira ini cukup jelas bahwa pak Bahtiar ini tidak boleh di jadikan PJ gubernur atau kepala daerah, karna tidak faham amanah yang diberikan negara kepadanya. Saya kira ini cukup menjadi catatan pak Mendagri untuk mengevaluasi pak Bahtiar” Tutup Dahril.