ESENSI7.COM MAMUJU-

Senin, 24 maret 2025, puluhan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi melakukan aksi di depan kantor kejaksaan negeri mamuju dan depan kantor Dprd kab. Mamuju. 

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap lambatnya proses hukum dan dianggap tidak tranparan dalam penanganan kasus perjalanan dinas fiktif Dprd kab. Mamuju. Para demonstran menuntut agar Kejari mamuju menjalankan proses hukum yang adil, tranparan serta tidak tebang pilih dalam penetapan tersangka. 

Ambi, Kordinator Aliansi Mahasiswa Anti korupsi menegaskan bahwa mereka menyoroti proses hukum yang terkesan tertutup. Dia juga menyerukan agar tidak ada intervensi dan praktek kongkalikong antara pihak anggota Dprd kab. Mamuju dengan pihak Kejari. 

"Kami mendesak kejari mamuju agar objektif dan mengedepankan prinsip keadilan dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Kami berharap agar mereka tidak tebang pilih dalam penetapan tersangka nantinya" kata Ambi.

Lebih lanjut Ambi mengatakan bahwa mereka mendapat informasi dalam proses penanganan kasus korupsi massal perjalanan dinas fiktif Dprd kab. Mamuju ini hanya akan menersangkakan Sekertaris dewan kab. Mamuju dan bendahara dewan kab. Mamuju. 

"Dari informasi yang kami terima, bahwa kejari hanya akan menersangkakan Sekwan dan bendahara dewan kab. Mamuju. Hal ini sebetulnya harus kami soroti, karena faktanya bahwa anggota dprd lah yang menjadi aktor utama karena merekalah pelaksana anggaran. Mereka yang memesan ke pelaksana administrasi agar dibuatkan pertanggung jawaban perjalanan dinas fiktif. Artinya, merekalah penanggung jawab utama dari perbuatan rasua massal ini" pungkas Ambi

Terakhir, Ambi menegaskan bahwa Aksi ini diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan pemberantasan korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di kab. Mamuju.